RRI.CO.ID, Yogyakarta – Pakar Hubungan Internasional UMY Faris Al-Fadhat mendesak pemerintah Indonesia, melakukan kajian mendalam tentang wacana menerima pengungsi Palestina. Sebab jika tidak, bisa berdampak jangka panjang.

Menurut Faris Al-Fadhat, Presiden Prabowo Subianto harus membaca secara lebih utuh, jika ingin menjalankan pendekatan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Terlebih, situasi krisis kemanusiaan di kawasan Palestina terus memburuk.

”Harus betul-betul dipahami kerangka politik dan sejarak konflik di kawasan Palestina,” ucap Faris Al-Fadhat, Jumat, 16 Januari 2026. ”Sebelum Pemerintah Indonesia memutuskan, untuk menerima para pengungsi Palestina.

Harus ada ketegasan melindungi hak warga Palestina, untuk tetap tinggal di tanah asal mereka. ”Saya hanya khawatir, wacana Indonesia menerima pengungsi Palestina, hanya menguatkan agenda dan kepentingan politik untuk mengosongkan tanah Palestina dari penghuni aslinya,” ujar Faris.

Terkait hal itu, Presiden Al-Quds University Profesor Imad Abu Kishek saat berkunjung ke UMY menilai, relokasi pengungsi Palestina bukan solusi menyikapi terjadinya konflik kemanusiaan. Sebab sejak awal, Israel ingin menjalankan strategi penggantian masyarakat Palestina dari tanah kelahirannya.

”Rencana ini betul-betul dirancang dengan sangat sistematis,” kata Profesor Imad. ”Dan saat ini akan dibuat seolah-olah relokasi adalah solusi kemanusiaan.”

Ia pun menyebut fakta, kondisi warga Palestina kini semakin sulit akibat rencana pemaksaan relokasi melalui tekanan yang massif dan bahkan dilakukan secara terbuka. Berbagai pembatasan diterapkan, baik secara mobilitas, ekonomi, administratif, hingga tindakan kriminalisasi bagi warga sipil.