KBRN, Jepara: Sebagai tindak lanjut bencana longsor dan banjir yang melanda sejumlah wilayah, Pemerintah Kabupaten Jepara memprioritaskan penanganan di Desa Tempur, Kecamatan Keling. Langkah ini diambil karena desa tersebut mengalami dampak paling parah, terutama dengan terputusnya akses jalan akibat longsor.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo memimpin rapat mitigasi bencana bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Kerja Bupati, Senin (12/1/2026). Rapat tersebut membahas langkah darurat dan strategi penanganan bencana di delapan kecamatan terdampak.

Dalam rapat disepakati penyediaan stok kebutuhan pangan bagi warga Desa Tempur hingga 10 hari ke depan. Selain itu, pembersihan badan jalan yang tertutup material longsor ditargetkan selesai dalam tiga hari.

“Tahap awal adalah membuka akses jalan dan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Ini menjadi prioritas penanganan darurat,” ujar Bupati.

Untuk mempercepat penanganan, pemerintah daerah akan menurunkan tiga unit ekskavator. Alat berat tersebut difokuskan membersihkan material longsor dan pohon yang menghambat aliran sungai di sekitar lokasi terdampak.

Hingga kini, kondisi arus Sungai Gelis di Desa Tempur masih deras sehingga penanganan dilakukan secara bertahap. Rencana teknis mencakup pengalihan aliran sungai serta pembangunan jalan baru pada badan jalan yang hilang sepanjang sekitar 4,5 meter.

Untuk jembatan sebelum lokasi “Ndank Ngopi” Tempur yang putus, pengukuran akan dilakukan setelah kondisi dinyatakan aman. Kerusakan infrastruktur juga terjadi di jembatan penghubung Ngetuk–Karangnongko di Kecamatan Nalumsari yang dilaporkan hilang sepanjang sekitar 30 meter.

Bencana ini turut berdampak pada sektor pertanian. Di Kecamatan Kalinyamatan, sawah terdampak genangan mencapai sekitar 100 hektare, sementara di tanggul Kali Sengon tercatat sekitar 50 hektare.

Sementara, Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna menekankan pentingnya penanganan berjenjang, mulai dari tanggap darurat, jangka pendek, hingga jangka panjang. Pendanaan akan didukung melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dengan fokus pada kebutuhan paling prioritas.

Dalam rapat tersebut juga disepakati penetapan satu komando penanganan agar seluruh upaya berjalan terpadu. Pemerintah Kabupaten Jepara memastikan penanganan bencana dilakukan secara terkoordinasi hingga kondisi wilayah terdampak kembali pulih. (DiskominfoJepara/AP)