KBRN, Purbalingga : Memperkuat upaya pencegahan korupsi sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menggelar Sarasehan Penegakan Integritas bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Selasa (9/12/25). Kegiatan yang mengangkat tema “Membangun Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Berintegritas dan Anti Korupsi melalui Optimalisasi E-Purchasing V.6” ini menekankan pentingnya tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan titik rawan penyimpangan apabila tidak dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Ia menegaskan perlunya komitmen moral dan integritas kuat dari para PPK sebagai garda terdepan pelaksana pengadaan.

“Integritas bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga komitmen moral untuk menolak segala bentuk penyimpangan. PPK harus berani mengatakan tidak pada praktik yang berpotensi merugikan negara,” tegas Herni.

Dari sisi teknologi, Pranata Komputer Ahli Pertama Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, Muhammad Arief Setiawan, menjelaskan bahwa hadirnya E-Purchasing versi 6 menjadi jawaban atas tuntutan sistem pengadaan yang lebih cepat, aman, dan transparan.

Dengan fitur pencatatan transaksi, pelacakan proses, dan pemilihan penyedia yang lebih terintegrasi, Arief menyebut platform ini mampu menutup celah terjadinya kecurangan.

“Katalog Elektronik V.6 dirancang untuk meminimalkan celah kecurangan karena seluruh transaksi terekam secara digital dan dapat diawasi bersama. Ini langkah konkret dalam membangun ekosistem pengadaan yang bersih,” jelasnya.

Dari perspektif penegakan hukum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga, Ahmad Dice Novenra, mengingatkan bahwa kasus korupsi pengadaan masih mendominasi penanganan perkara. Ia menekankan agar pejabat pengadaan memahami aturan tidak hanya secara administratif, tetapi juga risiko hukum dari setiap keputusan pengadaan.