Kelola Sampah Terpadu, TPS Terpadu Kapuas Masuk Program Transformasi Nasional

KBRN, Jakarta - Pemerintah Kabupaten

Kapuas, Kalimantan Tengah mendapat suntikan pendanaan dari Bank Dunia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengelolaan sampah berbasis Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu. Bantuan dengan total anggaran sekitar Rp120 miliar tersebut akan dialokasikan selama lima tahun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai mengatakan, program pengelolaan sampah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan sektor persampahan sebagai salah satu upaya transformasi (

game changer) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Hal tersebut dikatakan Usis di sela-sela kunjungan Pemkab Kapuas ke Kemendagri, pada Kamis (8/1/2026).

"Pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai urusan teknis semata, tetapi menjadi bagian dari transformasi pembangunan nasional. Kapuas menjadi salah satu daerah yang dipercaya mengimplementasikan platform pengelolaan sampah nasional," kata Usis.

Menurut dia, pendekatan yang digunakan bersifat hulu ke hilir, mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga pengolahan akhir. Konsep ekonomi sirkular juga diterapkan agar sampah memiliki nilai tambah dan tidak sekadar menjadi beban lingkungan.

Selain itu, perencanaan dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip

full cost recovery (FCR) guna menjamin keberlanjutan layanan. Program ini turut mendorong keikutsertaan masyarakat, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

"Dalam skema ini juga ditegaskan pemisahan peran antara operator dan regulator agar tata kelola pengelolaan sampah berjalan profesional, transparan, dan akuntabel," ucap Usis tegas.

"Pemkab Kapuas berharap, dukungan pendanaan dan pendampingan dari Bank Dunia tersebut mampu mempercepat pembenahan sistem persampahan, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung target pembangunan berkelanjutan di daerah," ujarnya, mengakhiri.

Proyek Baru Bank Dunia

Dilansir dari laman

worldbank.org, Bank Dunia menyetujui proyek baru untuk mendukung Indonesia mencapai target pengelolaan sampah padat sejak Desember 2025 lalu. Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP senilai 350 juta dolar AS akan memperkuat layanan dan infrastruktur pengelolaan sampah padat, yang juga berpotensi menciptakan lapangan kerja hijau yang stabil, mengurangi emisi gas metana, serta memajukan masa depan ekonomi sirkular di Indonesia.

"Saat ini, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah sampah hingga tahun 2029 melalui gabungan beberapa pendekatan secara strategis," kata Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.

"Dengan dukungan dari Bank Dunia dan solusi inovatif ini, kami bermaksud mewujudkan visi nasional nol sampah (zero waste) pada 2050-2060," ujar Mendagri.

Rekomendasi Berita