KBRN, Padang: Bank Indonesia (BI) mendorong sejumlah langkah strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) pada 2026, setelah menghadapi perlambatan dan dampak bencana pada pengujung 2025. Kepala Perwakilan BI Sumbar, Abdul Majid Ikram, menyebut tahun 2025 merupakan periode penuh tekanan bagi perekonomian Sumbar. Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan berada di kisaran 3,3 hingga 4,1 persen, di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut terjadi akibat gangguan produksi dan distribusi hasil pertanian karena cuaca ekstrem, serta perlambatan sektor konstruksi.
Menurutnya, perlambatan sektor konstruksi tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran selama 2025 dan minimnya investasi infrastruktur sejak peresmian jalan tol pada 2024. “Kalau konstruksi, ini tidak terlepas dari efisiensi yang terjadi selama 2025. Sejak peresmian jalan tol pada 2024, praktis tidak ada investasi infrastruktur yang signifikan,” ujarnya dalam Dialog Ekonomi tentang Peluang dan Tantangan Ekonomi Sumbar 2026 di Padang, Senin (19/1/2026).
Majid menambahkan, kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong kembali dukungan anggaran dari pemerintah pusat. “Ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah bagaimana caranya meyakinkan pemerintah pusat agar kembali menggelontorkan anggaran teknis dari kementerian, terutama Kementerian Pekerjaan Umum,” katanya.
Untuk membalikkan kondisi pada 2026, BI mengidentifikasi tiga sektor utama yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. “Tiga sektor utama tersebut adalah perdagangan, transportasi, dan konstruksi,” ujar Majid Ikram.
Ia menjelaskan, sektor perdagangan dan transportasi diperkirakan tumbuh seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas distribusi pascabencana. Sementara itu, sektor konstruksi diharapkan kembali bergerak melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika semua sektor dapat digerakkan, pertumbuhan ekonomi Sumbar 2026 diproyeksikan berada di kisaran 3,8 hingga 4,6 persen secara tahunan (year on year).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ibnu Yahya, mengungkapkan perekonomian Sumbar berada pada fase krusial akibat pergeseran struktur ekonomi dan tekanan bencana alam. Ia memaparkan, dalam kurun 2011–2025 terjadi penurunan kontribusi industri pengolahan dari sekitar 11 persen menjadi 9 persen.
Sektor pertanian juga relatif menurun. Hal ini menunjukkan hilirisasi belum berjalan optimal karena industri pengolahan turut melemah. “Sektor jasa keuangan dan industri pengolahan tercatat sebagai sektor yang paling mengalami penurunan dalam struktur ekonomi Sumbar. Sementara sektor perdagangan justru meningkat dari 15 persen menjadi 17 persen,” ucapnya.
Secara makro, Ibnu Yahya menilai kondisi sosial ekonomi Sumbar masih relatif baik dibandingkan nasional, terutama dari sisi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dipercepat.
Pada 2025, tekanan berat juga datang dari bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai daerah di Sumbar, dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai yang paling terdampak. Ia menyebut estimasi kerusakan mencapai Rp15 triliun dengan nilai kerugian sekitar Rp7,8 triliun, angka yang masih berpotensi berubah seiring proses pendataan.
“Secara ilustratif, bencana dapat menurunkan PDB hingga 0,63 persen dan mendorong inflasi. Namun rehabilitasi pascabencana menjadi kunci untuk mengembalikan pertumbuhan,” tuturnya.
Untuk 2025, pertumbuhan ekonomi Sumbar diproyeksikan berada di kisaran 3,3 persen. Harapannya, pertumbuhan kembali menguat pada 2026 hingga mendekati target nasional sebesar 5,4 persen.
Menurutnya, pemulihan ekonomi pascabencana harus dilakukan secara bertahap, mulai dari bantuan sosial dan perluasan akses keuangan, hingga revitalisasi pertanian, penguatan UMKM dan pariwisata, serta percepatan investasi dan diversifikasi ekonomi daerah.
