RRI.CO.ID, Batam: Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong secara resmi mencopot Ketua Partai Pekerja (Workers’ Party/WP) Pritam Singh dari jabatannya sebagai Leader of the Opposition (LO). Keputusan tersebut diumumkan pada 15 Januari dan berlaku segera, sekaligus disertai permintaan kepada WP untuk menominasikan anggota parlemen lain sebagai pengganti.
Dalam pernyataannya, PM Wong menegaskan bahwa putusan pengadilan pidana terhadap Pritam Singh, ditambah dengan pandangan Parlemen terkait ketidaklayakannya, membuat posisinya sebagai LO tidak lagi dapat dipertahankan. Langkah ini, menurut PM Wong, diperlukan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum serta menjaga martabat dan integritas Parlemen Singapura.
Pencopotan ini berdampak langsung pada hilangnya hak istimewa yang melekat pada jabatan LO, termasuk hak berbicara pertama dalam debat parlemen, alokasi waktu pidato yang lebih panjang, serta tunjangan dua kali lipat dibanding anggota parlemen terpilih biasa.
Keputusan PM Wong diambil sehari setelah Parlemen, pada 14 Januari, menyetujui mosi yang diajukan Leader of the House Indranee Rajah. Mosi tersebut menyatakan bahwa perilaku dan vonis pengadilan terhadap Pritam Singh, terkait kebohongan mantan anggota WP Raeesah Khan di Parlemen pada 2021, menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi standar yang diharapkan dari seorang LO. Seluruh anggota parlemen dari Partai Aksi Rakyat (PAP) dan anggota parlemen yang dinominasikan mendukung mosi tersebut, sementara 11 anggota WP menolaknya.
PM Wong juga menegaskan bahwa calon LO pengganti dari WP tidak boleh terlibat dalam temuan Komite Hak Istimewa (Committee of Privileges) terkait kasus tersebut dan harus mampu memenuhi standar tinggi jabatan LO. Ia berharap nominasi dapat segera disampaikan agar posisi penting dalam demokrasi parlementer Singapura tidak terlalu lama kosong.
Dalam suratnya kepada Komite Eksekutif Pusat WP, PM Wong menekankan bahwa jabatan LO memiliki peran strategis, termasuk memimpin oposisi dalam debat RUU dan mosi, menominasikan anggota parlemen oposisi ke komite parlemen, serta mewakili Parlemen dalam acara kenegaraan. Oleh karena itu, jabatan ini menuntut standar kejujuran dan integritas tertinggi.
Menanggapi hal tersebut, WP menyatakan telah menerima surat dari PM Wong dan akan membahas isinya melalui proses internal partai sebelum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, Parlemen juga mencatat bahwa putusan pengadilan dan temuan Komite Hak Istimewa memiliki implikasi terhadap pimpinan WP lainnya, yang akan dipertimbangkan secara terpisah di kemudian hari.
