KBRN, Atambua: Sekolah memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam membangun budaya anti korupsi. Menurut Praktisi Pendidikan NTT Godelfridus Z. Ngampu,S.Pd.,MM, peran ini akan semakin kuat jika dikolaborasikan dengan Gerakan Pramuka.

“Nilai-nilai pendidikan anti korupsi harus ditanamkan, dihayati, dan diamalkan sejak usia dini hingga sepanjang hayat,” ucapnya kepada rri.co.id, Selasa (13/1/2026). Pendidikan anti korupsi tidak cukup hanya disampaikan di ruang kelas, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata.

Salah satu bentuk implementasi konkret adalah melalui kegiatan Pramuka, Praktisi pendidikan yang akrab disapa Fritz itu, mencontohkan warung kejujuran sebagai laboratorium pembelajaran nilai anti korupsi di sekolah. Dalam kegiatan ini, siswa diberi kepercayaan penuh untuk mengelola transaksi secara mandiri.

“Warung kejujuran membiasakan nilai kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab,” ujarnya menjelaskan. Dari kebiasaan sederhana ini, siswa dilatih untuk bertanggung jawab terhadap setiap tindakan.

Selain itu, pembentukan Group Anti Korupsi di sekolah dapat menjadi wadah gerakan siswa. Kelompok ini berperan menggalakkan diskusi, kampanye, dan kegiatan kreatif yang menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi.

Fritz juga menekankan pentingnya metode keteladanan. Keberanian siswa menegur temannya yang berbuat salah merupakan pendidikan karakter yang sangat bermakna.

“Pendidikan anti korupsi dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti berani mengingatkan ketika ada teman yang berlaku salah,” tuturnya.

Dengan kolaborasi sekolah dan Pramuka, Fritz optimistis pendidikan anti korupsi dapat berjalan lebih hidup, terstruktur, dan berkelanjutan. “Sekolah yang konsisten membangun karakter akan melahirkan generasi yang berani berkata tidak pada korupsi,” katanya.