RRI.CO.ID, Tanjungbalai - Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendorong penyelesaian kewajiban keuangan daerah pada 2026. Pemerintah Kota Tanjungbalai dimintanya menuntaskan utang pihak ketiga dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut disampaikan Mahyaruddin saat memimpin Apel Pagi Perdana Pemerintahan di lingkungan Pemko Tanjungbalai. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin, 5 Januari 2026.

Mahyaruddin menyampaikan sekitar tujuh puluh persen utang pihak ketiga telah ditampung dalam APBD 2026. Meskipun merupakan beban masa lalu, kewajiban tersebut harus dituntaskan.

“Walaupun ini beban masa lalu, kita harus tetap menuntaskannya,” ujar Mahyaruddin.

Ia juga menargetkan perbaikan dan pemeliharaan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan daerah. Laporan keuangan harus disampaikan ke BPK RI paling lama akhir Februari.

“Tantangan ini harus kita tindak lanjuti dan dijawab dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Mahyaruddin juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan serius. Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Ia juga menekankan peningkatan pendapatan asli daerah dan pencegahan kebocoran PAD. ASN dimintanya memberi teladan melalui kepatuhan membayar pajak dan penggunaan transaksi nontunai.

"Saya instruksikan percepatan penyesuaian bagi OPD yang digabung atau mengalami perubahan bidang. Penyesuaian mencakup laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan," ucapnya.