RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pendampingan terhadap 5.250 UMKM sepanjang tahun 2026. Target tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya.
Melalui Dinkopumdag, Pemkot Surabaya fokus mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan. Upaya ini menitikberatkan pada peningkatan omzet dan kualitas produk pelaku usaha.
Sepanjang 2025, tercatat 5.250 UMKM telah menerima berbagai bentuk intervensi. Intervensi meliputi pelatihan pemasaran hingga pendampingan legalitas produk.
Kepala Dinkopumdag Surabaya, Mia Santi Dewi, menyebut pendampingan dilakukan secara menyeluruh. Fokusnya mencakup sertifikasi halal, pendaftaran merek, serta pengurusan Nomor Induk Berusaha.
“Kami memberikan pendampingan menyeluruh hingga tuntas, satu per satu,” ujar Mia, Selasa, 20 Januari 2026. Ia menilai legalitas menjadi kunci agar UMKM dapat berkembang lebih luas.
Memasuki 2026, jumlah UMKM yang didampingi tetap ditargetkan 5.250 pelaku usaha. Namun, kualitas produk dan kenaikan omzet menjadi fokus utama pendampingan.
“Targetnya sama, tetapi kami tambahkan fokus agar omzet UMKM bisa naik,” imbuh Mia. Pendampingan diarahkan agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing produk.
Program ini dirasakan manfaatnya oleh pedagang di Sentra Wisata Kuliner Bendul Merisi. Salah satunya Mila Via, pemilik stan Angkringan Bestie.
“Rombong, listrik, air, sampai sertifikat halal diuruskan gratis,” ungkap Mila. Ia mengaku fasilitas tersebut sangat membantu keberlangsungan usahanya.
Hal serupa dirasakan M. Zainal Abidin, pedagang soto dan mie ayam sejak 2007. “Semuanya gratis, modal saya hanya bahan baku saja,” katanya.
Melalui program ini, Pemkot Surabaya berharap UMKM memiliki legalitas lengkap dan berdaya saing. Standarisasi produk diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Pahlawan.
