RRI.CO.ID, Sendawar - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mendorong daerah untuk semakin kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), DPRD menilai pembenahan pengelolaan aset daerah, termasuk pasar malam dan berbagai event temporer yang melibatkan UMKM, dapat menjadi langkah strategis meningkatkan PAD tanpa menambah beban pelaku usaha kecil.
Namun dalam praktiknya, pengelolaan event-event tersebut dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku UMKM. DPRD Kubar mengaku kerap menerima keluhan terkait tingginya biaya sewa stand serta adanya sejumlah pungutan tambahan yang dinilai memberatkan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kubar, Sadli, menegaskan setiap event yang dilaksanakan pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang melibatkan pihak ketiga, harus benar-benar memperhatikan kepentingan pelaku UMKM.
“Saya pribadi berharap setiap ada event seperti Dahau dan event-event lainnya yang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan stand UMKM harus betul-betul memperhatikan para pelaku usaha yang berjualan,” kata Sadli, Rabu 14 Januari 2026.
Menurut Sadli, pengelolaan tersebut harus dilakukan secara profesional, mulai dari penataan lokasi hingga penetapan biaya sewa. Ia menekankan, OPD maupun panitia pelaksana tidak boleh sepenuhnya menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga dalam menentukan tarif.
“OPD atau panitia pelaksana harus terlibat penuh, jangan sampai diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga untuk menentukan nilai sewa dan pungutan lain,”ujarnya.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah tetap ikut menentukan kebijakan bersama pihak ketiga terkait biaya sewa dan pungutan lainnya, serta tidak memberikan kewenangan penuh kepada mitra pengelola.
Meski demikian, Sadli menegaskan DPRD tidak melarang keterlibatan pihak ketiga. Justru, pihak ketiga diharapkan berperan bersama pemerintah untuk menyukseskan setiap event, selama pengelolaannya dilakukan secara transparan dan tidak membebani pelaku UMKM.
“Harus ada solusi yang adil. UMKM tidak terbebani, pihak ketiga tetap mendapat nilai bisnis yang wajar, dan PAD daerah tetap meningkat. Semua bisa diatur asal dikelola dengan baik,” ucap Politisi Gerindra tersebut.
