KBRN, Mataram: Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan literasi sebagai isu strategis dalam arah kebijakan tahun 2026. Penegasan ini muncul setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program kebahasaan sepanjang 2025.

Hasil evaluasi menunjukkan kecakapan literasi di NTB masih berada di bawah standar nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena literasi dinilai menentukan kualitas pembelajaran di semua jenjang pendidikan.

Indeks kecakapan literasi NTB pada 2025 tercatat berada di kisaran 43 persen. Angka ini menunjukkan masih lemahnya kemampuan memahami bacaan dan informasi tertulis di kalangan peserta didik.

Rendahnya literasi dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai aspek pendidikan. Salah satunya adalah kemampuan berbahasa Indonesia yang menjadi sarana utama pembelajaran.

Kepala Balai Bahasa NTB, Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd., menilai literasi harus dipahami sebagai akar persoalan pendidikan. Menurutnya, literasi menjadi pintu masuk untuk memahami seluruh mata pelajaran.

“Semua persoalan pendidikan pada dasarnya berawal dari kecakapan literasi. Literasi adalah fondasi untuk memahami pengetahuan lain. Tanpa literasi yang kuat, proses belajar tidak akan berjalan optimal,” ungkapnya, Senin (12/1/2026)

Ia menjelaskan bahwa lemahnya literasi berdampak langsung pada capaian akademik siswa. Peserta didik akan kesulitan menyerap materi jika kemampuan membaca dan memahami teks masih rendah.

Kondisi tersebut terlihat dari hasil asesmen nasional yang masih menempatkan NTB di bawah rata-rata nasional. Balai Bahasa menilai hasil ini harus dibaca sebagai bahan refleksi bersama.

Menurut Dwi Pratiwi, penguatan literasi tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Lingkungan keluarga dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan membaca.

“Literasi tidak hanya dibangun di ruang kelas. Lingkungan rumah dan masyarakat juga harus menjadi ruang tumbuh budaya baca. Ini tanggung jawab bersama,” katanya.

Balai Bahasa NTB selama ini memfokuskan intervensi literasi pada dunia pendidikan. Program-program literasi diarahkan sejak jenjang pramembaca hingga pendidikan menengah.

Pendekatan tersebut dipilih karena sekolah dinilai sebagai ruang paling strategis untuk membangun kecakapan literasi. Intervensi dilakukan melalui penyediaan bahan bacaan dan penguatan pemahaman teks.

Dwi Pratiwi menegaskan bahwa literasi harus diposisikan sebagai prioritas kebijakan daerah. Tanpa literasi yang kuat, berbagai program peningkatan mutu pendidikan akan sulit mencapai hasil maksimal.

“Jika fondasi literasi lemah, maka kebijakan apa pun tidak akan efektif. Literasi adalah kunci dari seluruh upaya peningkatan kualitas pendidikan,” jelasnya.

Ke depan, Balai Bahasa NTB mendorong adanya keselarasan kebijakan literasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar penguatan literasi berjalan berkelanjutan.

Dengan menjadikan literasi sebagai fondasi kebijakan, Balai Bahasa NTB berharap kualitas pendidikan di NTB dapat meningkat secara bertahap. Upaya ini diharapkan menjadi pijakan kuat menuju pembangunan sumber daya manusia yang lebih unggul.